Export

Ekspor adalah kegitan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan UU Kepabeanan

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar  Terhadap Barang Ekspor
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No. 146/PMK.04/2014 jo. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 jo. P-07/BC/2009 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor

Pengertian Ekspor

  • Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
  • Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.
  • Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor.
  • Pemberitahuan pabean ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang/ PEB) adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  • Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.
  • Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, sebagai berikut :

Ø  Kulit;

Ø  Kayu;

Ø  Biji kakao;

Ø  Kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; dan

Ø  Produk mineral hasil pengolahan

Prosedur Kepabeanan Ekspor

  • Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
  • Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/ atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis.
  • Penghitungan besaran Bea Keluar dilakukan sendiri oleh Eksportir secara Self Assessment.
  • Penghitungan Bea Keluar  berdasarkan tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang ditetapkan setiap bulan, dan kurs yang diterbitkan setiap minggu oleh Menteri Keuangan.
  • PEB disampaikan ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean.
  • Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
  • Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan

Pengecualian Kewajiban Memberitahukan PEB

  • Barang pribadi penumpang;
  • Barang awak sarana pengangkut;
  • Barang pelintas batas; atau
  • Barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Flow Chart Kegiatan Kepabeanan di Bidang Ekspor

 

Sanksi

  • Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.
  • Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.
  • Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan ekspornya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  • Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

 

Sumber: Beacukai.go.id

Panduan Ekspor Ke Saudi Arabia

A. Ketentuan Impor
Tujuan kebijaksanaan impor Arab Saudi.

  1. Menjamin pasokan secara teratur atas barang-barang kebutuhan dasar dengan harga yang pantas melalui pemantauan pasar setempat maupun pasar luar negeri.
  2. Menyediakan perlindungan konsumen melalui kontrol kualitas dan inspeksi atas barang-barang impor.
  3. Melindungi pedagang lokal terhadap dumping dan praktek dagang tidak jujur lainnya serta memberikan bantuan kepada eksportir dari luar negeri untuk mengembangkan pasar.
  4. Eksportir dari luar negeri mematuhi peraturan-peraturan impor Arab Saudi.

Read More

Alur Ekspor Produk Perikanan

SKP (Sertifikasi Kelayakan Produk)
Tujuan SKP untuk membina UPI memenuhi persyaratan kelayakan dasar dalam penerapan GMP/SSOP dalam rangka menciptakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Penerapan GMP/SSOP dalam penanganan dan pengolahan produk perikanan di UPI untuk jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. <<< download prosedur SKP >>>

HCCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP adalah layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. << download prosedur HCCP >>

HC (Health Certificate)

Layanan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) Hasil Perikanan adalah layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. << download prosedur HC >>
sumber :
Facebook Fanpage : Seputar Ekspor Impor
Seafood Service Center : http://seafoodservicecenter.com

Istilah Seputar Export Import

  • Shipper adalah nama lain dari exporter atau pengirim barang. Istilah shipper ini akan selalu di pakai sebagai pengganti kata exporter / pengirim barang./ penjual.
  • Consignee adalah nama lain dari importer atau penerima barang. Istilah ini akan selalu dipakai sebagai pengganti kata importer / penerima barang / pembeli.
  • Notify Party adalah pihak ketiga selain Consignee yang mengetahui adanya sebuah pengiriman barang.Vessel adalah Kapal
  • Voyage / Voy. Adalah nomor pengapalan
  • Shipping Marks & Numbers adalah keterangan yang tertera atau tertulis dalam kemasan barang
  • Descriptions of Goods adalah deskripsi barang
  • Gross Weight / G.W. adalah berat kotor barang
  • Net Weight / N.W. adalah berat bersih barang tanpa kemasan
  • Shipping Schedule adalah Schedule Keberangkatan Kapal / Pesawat
  • Warehouse adalah Gudang tempat penumpukan barang yang dikirim dengan tidak menggunakan container
  • UTPK adalah Unit Tempat Penumpukan Peti Kemas
  • DEPO adalah tempat penumpukan container kosong
  • Delivery Order / DO adalah Surat yang diterbitkan pihak shipping atau forwarder kepada shipper sebagai tanda bukti pengambilan container kosong dan atau tanda bukti pengiriman barang dari gudang shipper ke UTPK atau Warehouse.
  • Stuffing / Loading adalah proses pemuatan barang export kedalam container atau truck angkutan (berlaku untuk kegiatan export).
  • UnStuffing / Unloading adalah proses pembongkaran dari dalam container atau truck angkutan (berlaku untuk kegiatan import)
  • Feeder Vessel adalah Kapal pengangkut dari pelabuhan muat ke pelabuhan transit. Jenis kapal ini kecil hanya muat untuk mengangkut 3000an kontainer
  • Mother Vessel adalah Kapal pengangkut / kapal besar yang mengangkut muatan dari pelabuhan transit ke pelabuhan tujuan diseluruh penjuru dunia
  • Open Stack ( O/S ) adalah waktu dibukanya container / barang boleh di tempatkan di UTPK atau warehouse
  • Closing Time ( C/T ) adalah waktu ditutupnya pemasukan / penumpukan barang di UTPK atau warehouse.
  • ETD adalah Estimated Time of Departure yaitu Waktu Perkiraan Keberangkatan Kapal / Pesawat dari pelabuhan muat
  • ETA adalah Estimated Time of Arrival yaitu Waktu Perkiraan Kedatangan Kapal / Pesawat
  • LCL adalah Less than Container Loaded yaitu system pengiriman barang tanpa menggunakan container atau dengan kata lain pengiriman barang yang kapasitasnya dibawah standar kapasitas muat container.
  • FCL adalah Full Container Loaded yaitu Pengiriman Barang dengan Menggunakan Kontainer.
  • Part Of Shipment adalah Pengiriman Barang menggunakan 1 kontainer dimana didalam container tersebut terdiri dari berapa nama shipper namun dengan tujuan satu Consignee.
  • Dry Container adalah container kering / standar yang digunakan untuk mengirim barang2 biasa yang tidak berbahaya dan bukan merupakan barang gas atau cair. COntohnya mebel, handicraft, garment, …etc
  • Reefer Container adalah container yang memiliki pengatur suhu. Biasa digunakan untuk pengiriman produk makanan seperti Ikan hidup, Udang Hidup, buah-buahan, sayur-sayuran..dll
  • Open Top Container adalah Kontainer yang bagian atasnya bisa dibuka / terbuka. Kontainer ini dgunakan untuk pengiriman barang yang tingginya melebihi standar ketinggian container DRY.
  • Flat Rack Container adalah container yang bagian samping kanan dan kirinya terbuka. Kontainer ini digunakan untuk memuat barang yang lebarnya melebihi standar lebar container DRY.
  • Space adalah tempat yang tersedia didalam kapal
  • Booking adalah istilah untuk pemesanan tempat
  • Shipping Instructions adalah surat pengajuan pengiriman barang yang diterbitkan oleh shipper
  • Ocean Freigh ( O/F ) adalah biaya pengiriman barang dengan menggunakan kapal laut
  • Air Freight ( A/F ) adalah biaya pengiriman barang dengan menggunakan pesawat
  • F.O.B adalah Free On Board adalah system pembelian barang dimana semua biaya Pengiriman atau O/F , Asuransi dan harga barang dibayarkan setelah kapal sampai atau di pelabuan bongkar
  • C.I.F adalah Cost Insurance & Freight adalah system pembelian barang dimana Biaya Pengiriman, Asuransi dan Harga barang dibayarkan sebelum kapal berangkat / di pelabuhan muat
  • C & F adalah Cost and Freight adalah system pembelian barang dimana Biaya Pengiriman dan Harga Barang di bayarkan di pelabuhan muat namun asuransi menjadi tanggungan Penerima Barang.
  • Freight Prepaid adalah Sistem pembayaran biaya pengiriman barang di pelabuhan muat
  • Freight Collect adalah Sistem pembayaran biaya pengiriman barang di pelabuhan bongkar
  • Bill Of Lading atau B/L adalah Surat / Dokumen yang diterbitkan oleh Shipping Line / Freight Forwarder untuk setiap pengiriman barang Export. Bill Of Lading ini di terbitkan pada tanggal keberangkatan Kapal. Bill Of Lading ini nantinya akan diberikan kepada consignee untuk mengambil barang di tempat tujuan (pengambilan import). Fungsi dari Bill Of Lading ini sangat banyak. Selain sebagai bukti pengambilan barang di tujuan, juga dilampirkan dalam proses pembuatan COO.
  • Air Way Bill / AWB fungsi dan kegunaannya adalah sama dengan Bill Of Lading. Namun AWB ini khusus untuk pengiriman barang via Udara.
  • Certificate of Origin adalah Sertifikat Asal Barang. Diterbitkan oleh DISPERINDAG kepada exporter. Kegunaannya adalah sebagai bukti keaslian barang dari Negara Asal yang tertera  pada Bill Of Lading
  • Packing List adalah Daftar Sistem Pengepakan. Packing List ini diterbitkan oleh setiap exporter setiap kali akan export. Data2 Packing List inilah yang akan di muat pada Bill of Lading maupun AirWayBill. Packing List berisikan data2 Nama dan alamat Shipper, Nama dan Alamat Consignee, Nama dan Alamat Notify Party (jika ada), Nama Barang, Jumlah dan Jenis Kemasan, Jumlah barang, Berat Bersih / Net Weight, Berat Kotor / Gross Weight, Kubikasi, Shipping Marks & Numbers / Keterangan yang tertulis pada kemasan, Nama Vessel, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Bongkar.
  • Comemrcial Invoice adalah Daftar Nilai / Harga Barang yang tercantum dalam Packing List. Commercial Invoice ini berisikan nilai barang per item dan total nilai barang. Bill Of Lading, Packing List dan Commercial Invoice adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Export dan Import atau bisa dikatakan ketiga dokumen ini adalah 1 set dokumen Export / Import.
  • P.O.L adalah Port Of Loading yaitu Pelabuhan Muat
  • P.O.D adalah Port of Discharge yaitu Pelabuhan Bongkar
  • Place of Delivery yaitu Tujuan akhir Pengiriman Barang
  • Place of Receipt yaitu Tempat Penerimaan Barang
  • Customs Clearance adalah proses administrasi pengiriman dan atau pengeluaran barang ke / dari Pelabuhan muat / Bongkar yang berhubungan dengan Kepabeanan dan administrasi pemerintahan.
  • Measurement / Cubication / CBM adalah ukuran kubikasi suatu barang export baik itu. Perhitungan Kubikasi ini sangat penting dikuasai oleh para exporter untuk menentukan jenis pengirimannya. Apakah menggunakan Kontainer 20ft, 40ft,40HQ atau 45ft. Atau apabila menggunakan truck apakah akan dikirimkan dengan menggunakan truck tronton, truck angkel, truck box / diesel atau truck built up.

10 Cara Import Barang Dari Luar Negeri

Seorang calon importir A bertanya pada suatu forum : “Bagaimana saya mengimpor barang mesin dari Shanghai, China?”

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Jenis barang yang dapat diimpor berbagai macam, seperti : mainanan anak-anak, sepatu dan alas kaki, mesin-mesin, buah-buahan, bahan baku untuk obat, spare parts mobil dan kendaraan, dan lain-lain.

Berikut ini adalah : 10 Langkah yang dilakukan dalam mengimpor barang:

Langkah 1 : Melakukan perencanaan barang apa yang diimpor dari negara mana

Langkah 2 : Melakukan registrasi impor agar mendapatkan perijinan impor

Langkah 3 : Memenuhi persyaratan lartas (barang larangan dan batasan) (jika ada)

Langkah 4 : Menentukan klasifikasi barang ( HS Code)

Langkah 5 : Membuat pemberitahuan pabean impor

Langkah 6 : Menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Langkah 7 : Membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Langkah 8 : Mendapatkan penjaluran barang

Langkah 9 : Melakukan proses pengeluaran barang di pelabuhan

Langkah 10 : Mengirimkan barang impor ke tempat tujuan bongkar

Langkah 1 adalah berkaitan dengan barang apa yang akan diimpor , dari negara mana, berapa jumlah barang yang diimpor, dan moda transportasi yang digunakan. Langkah 1 juga termasuk dengan estimasi berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam mengimpor barang.

Langkah 2 adalah berkaitan dengan registrasi importir sesuai dengan perijinan impor. Syarat utama untuk melakukan impor adalah : barang diimpor harus baru, kecuali diatur secara khusus. Selain perijinan pokok perusahaan ( NPWP,SIUP, dan TDP), para importir juga harus memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)

Langkah 3 adalah berkaitan perijinan khusus sesuai dengan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang larangan dan batasan (lartas) , seperti : NPIK, produsen importir, dan lainnya). Syarat barang lartas ini bisa dicheck diwww.insw.go.id.

Langkah 4 adalah menentukan klasifikasi barang (HS Code) atas barang yang diimpor. Klasifikasi barang dapat dicheck di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Klasifikasi barang bertujuan untuk mengetahui berapa tarif bea masuk atas barang impor tersebut. Langkah 4 ini dapat dilakukan pada saat langkah 1. Contoh barang impor : daging tanpa tulang: 0201.30.00.00 ; Tarif bea masuk: 5% .

Langkah 5 adalah berkaitan dengan pembuatan dokumen pemberitahuan pabean impor, yaitu: PIB (Pemberitahuan Impor Barang- BC 2.0). PIB dibuat dengan cara manual (formulir& media disket) dan cara elektronik (PDE/EDI). Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Semarang, Surabaya, Makasar,dan Medan sudah melakukand dengan cara elektronik (PDE/EDI). Pembuatan PIB dapat dilakukan sendiri oleh importir atau melalui kuasanya, yaitu : PPJK (Pengusaha Perusahaan Jasa Kepabenan).

Langkah 6 adalah menghitung besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PPN, PPh pasal 22). Perhitungan bea masuk adalah tarif BM x Nilai Pabean. Metode menentukan nilai pabean ada 6 metode yang ditetapkan secara hirarki. Salah satu metoda nilai pabean yang sering digunakan adalah metode nilai pabean berdasarkan nilai transaksi.

Langkah 7 adalah berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PPN, dan PPH pasal 22) atas barang yang diimpor ke bank devisa yang telah kerjasama dengan instansi Bea dan Cukai.

Langkah 8 adalah berkaitan penjaluran barang impor yang ditetapkan berdasarkan kriteria manjemen resiko. Penjaluran terdiri dari jalur hijau, jalur kuning, jalur merah, jalur Mita Non Prioritas dan Mita Prioritas.

Langkah 9 adalah berkaitan prosedur pengeluaran barang impor. Pengeluaran barang impor dapat dilakukan oleh importir sendiri atau melalui jasa EMKL atau Freight Forwarder.

Langkah 10 adalah dilakukan setelah langkah 10. Pengiriman barang ke tempat tujuan bongkar dilakukan melalui trailer dan truck. Menentukan jenis dan jumlah truck/armada yang digunakan untuk mengangkut barang import disesuaikan dengan jumlah barang dan berat barang, serta jumlah peti kemas yang diimpor. Pengiriman barang dilakukan dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pengangkutan, EMKL dan atau freight forwarder.

Siapa yang boleh menerima barang kiriman dari luar negeri dan biaya-biaya apa yang dibebankan dalam kiriman tersebut?

Siapa yang boleh menerima barang kiriman dari luar negeri dan biaya-biaya apa yang dibebankan dalam kiriman tersebut? (bagian II)

Beberapa minggu yang lalu sebelum hari raya Idul Fitri, pagi-pagi saya ditelepon kawan SMA yang berprofesi sebagai manajer produksi perusahaan ternama. Sebut saja nama teman saya ini adalah Biyik (B) dan saya adalah ithenk (I). Nama ini adalah nama panggilan akrab kami sejak SMA di Jogyakarta hingga sekarang. Seluruh siswa SMA kami adalah laki-laki dan hampir tiap kawan memiliki panggilan akrab meskipun biasanya panggilan tersebut lebih jelek dari nama asli atau pemberian dari orang tua kami.

Singkat kata, dia bercerita akan membeli barang dari luar negeri dan mengingat barang yang akan dibeli segera dibutuhkan untuk kegiatan produksi maka dia perlu saran saya untuk proses pengeluaran impornya. Berikut alur pembicaraan saya dengan mas Biyik…

B : Halo met pagi dab…lagi sibuk nggak?

I : Nggak lah…lagi nyantai nih…ada yang bisa aku bantu bos?

B : Aku lagi pesen barang di Belgia dan jumlahnya nggak banyak…Cuma aku pingin barang tsb bisa cepet sampai di Indonesia dan segera dipakai …soalnya sebentar lagi libur lebaran…

I : Kira-kira total berat barang yang akan dikirim dari Belgia berapa bos?(total berat barang berpengaruh terhadap kriteria barang kiriman sesuai tulisan saya sebelumnya)

B : Kira-kira sekitar 70 Kilogram…soalnya cuma sekitar 30 item barang

I : Ya udah…kl kamu pingin barangmu cepet sampai ya dikirim lewat pesawat udara dan pilih Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atau lewat EMS (PT. Pos Indonesia) untuk sarana pengiriman…cm tanyakan dulu ke supliermu ttg sarana pengiriman mana yang ada dan mudah untuk mengirimnya dari sana?

B : Oke…siap..segera aku hubungi pihak suplierku…trus untuk perkiraan biaya-biaya yang mesti aku tanggung apa saja dab?

I : Pastinya yang pertama adalah biaya kirim (freight) dari negara asal ke Indonesia dan selanjutnya oleh pihak PJT atau PT. Pos Indonesia akan dikeluarkan invoice yang memuat pungutan negara yaitu bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta biaya administrasi…

B : Mbok…aku diajari cara ngitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor dab…

I : Tapi ngomong-ngomong…kamu kirim barang nantinya sebagai penerima barang atas nama perorangan atau perusahaan?soalnya akan beda saat menghitung besarnya tarif Pajak dalam rangka impor yaitu Pph pasal 22 impor…

B : Pake nama perusahaanku saja dab…soalnya perusahaanku sudah punya NPWP dan API (Angka Pengenal Impor)

I : Oke…cuma cara ngitungnya agak kompleks dab…biar lebih jelas…tolong siapin pulpen dan kertas untuk dicatat…

B : Siap bos hehehe..

I : Untuk memudahkan proses penghitungan aku ambil contoh Misalnya Kamu membeli barang dari Belgia sesuai invoice dan bukti bayar (transfer payment) sebesar USD 550. Biaya kirim sesuai Airwaybill (AWB) USD 100. Perusahaan sebagai penerima barang kiriman mempunyai NPWP dan API.

  • Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran USD 1 = Rp 10.000,-.
  • Pungutan Negara yang dikenakan meliputi Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.
  • Tarif BM = 10%. Tarif BM ditetapkan sesuai klasifikasi jenis barang pos tarif (HS Code) yang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Jika barang kiriman terdiri lebih dari 3 (tiga) jenis barang kiriman maka Petugas Bea dan Cukai akan melakukan penetapan tarif BM dengan berdasarkan tarif BM tertinggi dari jenis barang kiriman yang ada.
  • Tarif PPN = 10%
  • Tarif PPh = 2.5%. Bagi perusahaan yang mempunyai API dan NPWP serta copy NPWP dan API disampaikan ke PJT atau Pihak PT. Pos Indonesia sebelum penetapan tarif dan nilai pabean.

Terhadap barang kiriman diberikan pembebasan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan nilai pabean paling banyak Free On Board (FOB) USD 50.00 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) untuk setiap orang/perusahaan per kiriman. Atas kelebihan dari FOB USD 50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) akan dikenakan BM dan PDRI.

Cara Penghitungan sebagai berikut :

  • Harga barang USD 550, mendapat pembebasan USD 50 menjadi USD 500. (Cost)
  • Biaya Pengiriman USD 100 (Freight)
  • Asuransi (Insurance): 0,5% x (Harga Barang setelah mendapat pembebasan + biaya pengiriman) = 0,5% x USD 600 = USD 3.
  • Nilai Pabean (CIF) = USD 603 (USD 500 + USD 100+ USD 3) x Rp. 10.000,00 = Rp 6.030.000,00
  • Bea Masuk = 10% x Nilai Pabean = Rp 603.000,00
  • Nilai Impor (NI) = Nilai Pabean + Bea Masuk = Rp 6.030.000,00 + Rp 603.000,00 = Rp 6.633.000,00
  • PPN impor = 10% x Nilai Impor = Rp. 663.300,00
  • PPh Impor = 2,5% x Nilai Impor = Rp. 165.825,00
  • Total pungutan negara yang harus dibayarkan adalah sebesar: Rp 1.432.125,00

Gimana dab…sudah lumayan jelas?

B : Mantap…trus untuk biaya administrasi yang dikenakan oleh PJT atau PT. Pos Indonesia berapa besarnya?

I : Untuk biaya administrasi masing-masing PJT mempunyai kebijakan tersendiri…Salah satu PJT yang aku ketahui perinciaan biaya administrasi adalah :

  1. Handling Fee : 2% dari Pungutan Negara (duty and tax)
  2. Document Fee : Rp. 20.000,-
  3. Bank Charge : Rp. 50.000,-
  4. Sewa gudang : Rp 980/kg/hari dihitung setelah hari ketiga kedatangan barang
  5. VAT/PPN : 10% dari (Handling Fee + document Fee + Sewa gudang)
    Sedangkan barang kiriman yang dikirim melalui Pos Indonesia/EMS hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya pengemasan ulang atas setiap barang kiriman.sebesar Rp 5.000,- – Rp 10.000,-

B : Thanks infonya dab…nanti kalau butuh info lagi aku hubungi atau kita bahas sambil ngopi2…

I : Siap…sama2 bos..kalau butuh informasi lagi dan dibantu dalam pengurusan impornya dapat menghubungi timku di…

PT. TRISULA KARGO EKSPRESINDO
Gedung Perkantoran Tanjung Mas
Blok A2 lt. 2 Jl. Tongkol No. 4 Tanjung Priok, Jakarta Utara
Telp. 021-4305665
Website :http://efisienlogistics.com/
Semoga bermanfaat…

Catatan :
Penerima Barang Kiriman dari luar negeri adalah orang atau badan/lembaga (badan hukum/instansi pemerintah/lembaga negara/perguruan tinggi/perwakilan kedutaan besar asing/perwakilan badan internasional) yang berdomisili di dalam daerah pabean yang namanya tertulis sebagai Consignee dalam House Airway Bill. Penerima Barang Kiriman tidak diwajibkan memiliki API (Angka Pengenal Importir) atau NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan umum di bidang impor.
Untuk penghitungan Tarif Pph pasal 22 impor berlaku sebagai berikut :

  1. Penerima barang kiriman (badan hukum/instansi pemerintah/lembaga negara/perguruan tinggi/perwakilan kedutaan besar asing/perwakilan badan internasional) yang mempunyai API dan NPWP serta copy NPWP dan API disampaikan ke PJT atau Pihak PT. Pos Indonesia sebelum penetapan tarif dan nilai pabean, maka tarif PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 2,5%.
  2. Penerima barang kiriman (badan hukum/instansi pemerintah/lembaga negara/perguruan tinggi/perwakilan kedutaan besar asing/perwakilan badan internasional) yang mempunyai API dan NPWP namun copy NPWP dan API tidak disampaikan ke PJT atau Pihak PT. Pos Indonesia sebelum penetapan tarif dan nilai pabean, maka tarif PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 15%.
  3. Penerima barang kiriman (badan hukum/instansi pemerintah/lembaga negara/perguruan tinggi/perwakilan kedutaan besar asing/perwakilan badan internasional) tidak mempunyai API namun mempunyai NPWP dan copy NPWP disampaikan ke PJT atau Pihak PT. Pos Indonesia sebelum penetapan tarif dan nilai pabean, maka tarif PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 7,5%.
  4. Penerima barang kiriman (badan hukum/instansi pemerintah/lembaga negara/perguruan tinggi/perwakilan kedutaan besar asing/perwakilan badan internasional) tidak mempunyai NPWP dan API, maka tarif PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 15%.
  5. Khusus untuk Perwakilan Kedutaan Besar Asing dan Perwakilan Badan Internasional yang tidak menyampaikan PP8 atau PP19 yang valid/sah sebelum penetapan tarif dan nilai pabean, harus membayar bea masuk sesuai penetapan Pejabat Bea dan Cukai dan tarif PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 15%.
  6. Penerima barang kiriman (individu/nama perorangan) yang mempunyai mempunyai NPWP dan copy NPWP disampaikan ke PJT atau Pihak PT. Pos Indonesia sebelum penetapan tarif dan nilai pabean, maka tarif PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 7,5%.
  7. Penerima barang kiriman (individu/nama perorangan) yang tidak mempunyai NPWP maka tarif PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 15%.

Alternatif Cara Kirim Barang Dari Luar Negeri

Alternatif Cara Kirim Barang Dari Luar Negeri , Antisipasi Besarnya Biaya Yang Timbul Dan Hambatan Dalam Penerimaan di Dalam Negeri

Belanja diluar negeri ataupun belanja melalui toko online yg berlokasi di luar negeri. Gimana caranya kirim barang tsb supaya bisa saya terima di Indonesia?”

“Saya telah membayar biaya kirim atas pesanan barang ke pihak penjual diluar negeri dan setelah sampai di Indonesia ditelpon/email oleh kurir (perusahaan pengirim) harus menyelesaikan terlebih dulu pembayaran pajak dan biaya-biaya lain sebelum barang dikirim ke rumah?”

“Kiriman Paket barang saya telah sampai di Indonesia namun oleh kurir (perusahaan pengirim) diberitahukan bahwa saya mesti melampirkan ijin dari instansi yang berwewenang?”

“Paket kiriman saya beberapa waktu lalu senilai $35 kenapa bisa kena pajak Rp. 89.000,- ya? Dasar perhitungan nya dari mana?”

Beberapa pertanyaan dari rekan-rekan tersebut saya baca dari komentar di salah satu akun facebook dan mungkin teman-teman sekalian mengalami hal yang sama. Saya akan coba jelaskan tahap demi tahap berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya di lapangan sehingga bisa memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

I. Pengertian

Sebagai seorang pribadi atau pemilik bisnis tentunya ingin beberapa alternatif pilihan agar barang yang dibeli, hadiah, kiriman dari sahabat, barang contoh dsb dari luar negeri dapat diterima di Indonesia dengan lebih mudah, murah biayanya, cepat dan tentunya aman. Namun mengingat barang tersebut didatangkan dari luar negeri atau istilahnya barang impor maka pengurusan pengeluarannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dalam hal ini UU Kepabeanan.

Salah satu alternatif pengiriman barang dari luar negeri dan dalam pengurusan pengeluarannya memenuhi ketentuan yang berlaku adalah barang kiriman atau paket yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Titipan(PJT) atau PT. Pos Indonesia (Express Mail Service/EMS). Pemilihan untuk mengirim barang apakah melalui PJT atau PT. Pos Indonesia (Express Mail Service/EMS) tentunya dengan berbagai pertimbangan antara lain jarak antara pengirim(supplier) dengan agen pengirim perusahaan tsb di luar negeri, biaya kirim(freight), biaya penanganan yang dibebankan dan kecepatan barang tsb diterima.

II. Persyaratan

Barang kiriman yang dapat dikirim melalui Perusahaan Jasa Titipan(PJT) atau PT. Pos Indonesia (Express Mail Service/EMS) adalah barang/paket impor (tidak termasuk surat menyurat) yang beratnya tidak melebihi 100 (seratus) kg netto untuk setiap House Airway Bill (dokumen pengangkutan melalui transportasi udara). House Airway Bill atau lebih singkatnya Airway Bill memiliki nomor dalam setiap pengiriman dan nomor ini (tracking number) dapat digunakan untuk melacak posisi/lokasi barang terkini. Untuk cara pengecekan tergantung dari fasilitas yang diberikan setiap PJT, biasanya dengan membuka website PJT tersebut dan hanya memasukkan nomor Airway Bill lalu tekan pilihan TRACK maka akan muncul perjalanan keberadaan barang yang dikirim.

Selanjutnya untuk barang kiriman yang beratnya melebihi 100 kg netto untuk setiap House Airway Bill berlaku ketentuan umum di bidang impor (impor umum) dan penyelesaiannya dilakukan dengan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Pengecualian atas ketentuan mengenai berat barang dapat diberikan terhadap (1) barang kiriman untuk tujuan tempat penimbunan berikat; atau (2) barang kiriman lainnya yang memperoleh ijin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai ( sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Pasal 29 ayat 2).

Yang perlu diperhatikan dan penting bagi pembeli/penerima barang di dalam negeri sebelum barang dikirim adalah memastikan apakah terhadap barang kiriman dari luar negeri tersebut terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait.

Jika atas barang tersebut terkena ketentuan perijinan dari instansi terkait maka sebaiknya diurus/dipenuhi terlebih dahulu perijinannya sebelum barang tiba di Indonesia. Contoh beberapa barang yang terkena aturan larangan dan pembatasan adalah sebagai berikut :

  1. Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
  2. Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  3. Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  4. Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan
  5. Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
  6. Barang Kena Cukai hanya diijinkan per alamat penerima barang, paling banyak :
    a. 40 batang sigaret; atau
    b. 10 batang cerutu; atau
    c. 40 gram hasil tembakau lainnya; dan
    d. 350 ml minuman mengandung etil alkohol;
    e. Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.